Pelatihan Petugas Pendataan
a. Intama Pendataan
Pelatihan intama pendataan dilaksanakan di BPS pusat selama 2 hari efektif pada Bulan Mei 2015. Peserta pelatihan adalah Kepala seksi senior di lingkungan Bidang Statistik Sosial BPS Provinsi atau Kepala Seksi Statistik Sosial BPS Kabupaten/kota yang...
Pelatihan Petugas Fasilitator
Pelatihan Petugas FKP
a. Trainer Fasilitator
Pelatihan trainer fasilitator dilaksanakan di BPS pusat selama 2 hari efektif pada Bulan April 2015. Peserta pelatihan trainer adalah Kepala Bidang Statistik Sosial atau Kepala Seksi senior di lingkungan BPS Provinsi atau BPS Kabupaten/kota yang berpengalaman...
Pengolahan Data
Pengolahan data PBDT 2015 dilakukan dalam empat bagian. Semua aplikasi yang dipakai pada setiap bagian dipersiapkan oleh BPS pusat. Penjelasan dari masing-masing bagian adalah sbb.
Bagian pertama adalah penggabungan data PPLS 2011 dengan data yang berasal dari program lainnya (seperti Musdes/Muskel...
Kemiskinan Makro dan Mikro
Kemiskinan Makro dan Mikro
Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, data kemiskinan dapat dibedakan menjadi data kemiskinan makro dan data kemiskinan mikro. Istilah makro dan mikro merujuk pada bagaimana suatu data disajikan. Seperti yang diketahui, data dikumpulkan dalam berbagai bentuk, yang...
Foto Kegiatan
CREW BPS KOTA BEKASI
PEMBUKAAN PELATIHAN PETUGAS PENDATAAN
KUNJUNGAN KETUA TKPKD
PARA INAS BERSAMA MASTER INTAMA
DISKUSI DENGAN KSK
FKP DI RW12 KEL. KALIABANG TENGAH BEKASI UTARA
FKP DI RW12 KEL. KALIABANG TENGAH BEKASI UTARA
SOSIALISASI DI TINGKAT TKPKD KOTA...
Pendataan Rumah Tangga
Pendataan Rumah Tangga.
Pada kegiatan ini petugas pencacah lapangan (PCL) akan mendata setiap rumah tangga yang telah tercetak pada daftar prelist baru. Daftar prelist baru (PBDT2015.FKP) merupakan daftar nama dan alamat rumah tangga yang sudah dikonfirmasi keberadaannya melalui FKP.
Pendataan ini...
Forum Konsultasi Publik
Forum Konsultasi Publik (FKP)
Forum Konsultasi Publik (FKP) adalah forum pertemuan untuk bertanya-jawab bersama dengan publik/masyarakat. Agar konsultasinya efektif dan efisien maka konsultasi hanya melibatkan tokoh yang mewakili masyarakat, seperti ketua komunitas, Kepala Dusun, Ketua RW,...
Tujuan dan Dasar Hukum
1. Tujuan
Tujuan utama kegiatan PBDT 2015 adalah untuk memperoleh keterangan rumah tangga dan anggota rumah tangga kondisi tahun 2015 untuk dipergunakan sebagai data informasi mutakhir. Dengan tersedianya data tersebut kementerian/lembaga dan pemerintah daerah maupun swasta dapat menggunakannya untuk...
Pengawasan dan Monitoring
Pengawasan dan monitoring FKP dilakukan melalui cara berikut:
a. Pengawasan melalui administrasi:
Pengawasan melalui administrasi dilakukan dengan memonitor alur dokumen. Dokumen diberikan secara bertahap, misalnya setiap fasilitator hanya boleh mengambil dokumen FKP untuk 5 desa. Pengambilan berikutnya...
Konsep Kemiskinan
I. Penduduk MiskinKonsep :Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari...
Tahapan Kegiatan
Tahapan Kegiatan
Kegiatan PBDT 2015 ada dua tahapan kegiatan besar yang akan dilakukan, yaitu tahap pertama berupa Forum Konsultasi Publik (FKP) dan tahap kedua berupa pendataan ke rumah tangga. Berikut ini dijelaskan pengertaian satu per satu tahapan tersebut.
a. Forum Konsultasi Publik (FKP)
Forum...
Struktur Organisasi
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KOTA BEKASI
NOMOR : 065/KPG 32-75 TAHUN 2015
TENTANG : SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN PEMUTAKHIRAN BASIS DATA TERPADU (PBDT) BADAN PUSAT STATISTIK KOTA BEKASI
SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN
PEMUTAKHIRAN BASIS...
Metodologi
Cakupan
PBDT 2015 dilaksanakan di 34 provinsi, 511 Kabupaten/Kota, 7.074 kecamatan dan 82.190 desa/kelurahan di seluruh wilayah Indonesia. Target rumah tangga yang dikumpulkan datanya sekitar 27 juta rumah tangga, atau sekitar 40 persen rumah tangga dengan kondisi sosial ekonomi terbawah secara...
Informasi Umum
Latar Belakang
Perlindungan sosial merupakan bagian dari visi, misi dan program dari pemerintah yang dikenal dengan ”Nawa Cita”, yang berarti 9 agenda perubahan. Salah satunya adalah mengenai peningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui program perlindungan sosial. Berbagai program yang...
