a. Pengawasan melalui administrasi:
Pengawasan melalui administrasi dilakukan dengan memonitor alur dokumen. Dokumen diberikan secara bertahap, misalnya setiap fasilitator hanya boleh mengambil dokumen FKP untuk 5 desa. Pengambilan berikutnya dilakukan bila fasilitator telah menyerahkan dokumen hasil FKP yang telah selesai atau melaporkan perkembangan hasil FKP yang telah dilaksanakan. Pengambilan biaya konsumsi FKP juga dilakukan secara bertahap seiring dengan pengambilan dokumen.
b. Pengawasan melalui supervisi:
Pengawasan melalui supervisi dilakukan oleh BPS daerah dan pusat. Supervisi pelaksanaan FKP dilakukan oleh Kasi Statistik Sosial BPS Kabupaten/Kota dan staf/pejabat BPS Provinsi. Pejabat BPS pusat yang melakukan supervisi diupayakan dapat meninjau pelaksanaan FKP di lapangan. Pemilihan daerah dan kecamatan yang di supervisi berdasarkan evaluasi hasil monitoring pelaksanaan di sekretariat.
c. Melalui Pemanfaatan Alat Komunikasi
Pengawasan dan monitoring dapat dilakukan dengan menggunakan alat komunikasi (HP). Monitoring dengan menggunakan HP dilakukan oleh Sekretariat untuk menerima pesan laporan dari fasilitator dan koordinator lapangan. Setiap kali fasilitator menyelesaikan FKP diharuskan menginformaikan kepada sekretariat. Informasi yang dikirimkan ke sekretariat untuk dicatat antara lain:
- Desa/kelurahan yang telah melakukan FKP,
- Jumlah RTS PPLS yang ADA.
- Jumlah RTS PROGRAM yang ADA,
Evaluasi dilakukan dengan membandingkan hasil rekap dengan prelist awal.
0 komentar:
Posting Komentar